MAMUJU – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) meminta Partai Gerindra, lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), segera menangani kasus dugaan suap yang dilakukan Rahmat Ichwan Bahtiar kepada eks Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Polman, Muh. Firman Jaelani.
Koordinator AMPP, Aswin Wijaya, mengatakan, kasus tersebut sudah menjadi atensi publik. Apalagi, hal ini menyangkut program strategis Presiden Prabowo Subianto yang notabene juga sebagai Ketum Partai Gerindra.
“Jadi kami menuntut ada sikap tegas dari partai yang menaungi anggota DPRD, Rahmat. Pun juga dari lembaga DPRD, bagaimana kinerja Badan Kehormatan soal masalah ini. Paling penting, ini sudah masuk ranah pidana suap menyuap, APH harus menyelidiki,” ungkap Aswin, Rabu, 29 April 2026.
Menurut dia, bukti percakapan digital maupun bukti transfer sudah jelas. Hal yang kemudian disinyalir sebagai dasar pemecatan Firman sebagai korwil BGN Polman.
Hal lain yang menjadi catatan AMPP ialah keterlibatan Koordinator Regional SPPI Sulbar dalam kasus tersebut.
“Sejauh mana keterlibatan koordinator regional tingkat provinsi dalam kasus ini. Tidak mungkin BGN Regional Sulbar tidak tahu menahu soal izin buka dapur MBG,” tegas Aswin.
