MAMUJU, Pijaran.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Merdeka Manakarra Sulawesi Barat (Sulbar) menilai, kasus dugaan suap yang melibatkan oknum DPRD berinisial RIB dengan Korwil BGN Kabupaten Polman merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan proyek strategis nasional (PSN).
Ketua LSM Merdeka Manakarra, Andika Putra menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional harus mengambil langkah luar biasa jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran prosedur dan praktik transaksional dalam pembentukan satuan tersebut.
“Ini jelas mengancam keberlangsungan PSN yang dicanangkan Presiden Prabowo. Harus ada Tindakan tegas dari BGN pusat sendiri,” ujar Andika, Jumat, 1 Mei 2026.
Dirinya menyayangkan program pro-rakyat dari Presiden justru dinodai oleh perbuatan oknum tak bertanggung jawab.
Untuk itu, Andika meminta agar izin operasional dapur milik oknum DPRD tersebut dibatalkan.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah amanat untuk rakyat, bukan ladang bancakan oknum pejabat. Jika benar ditemukan adanya aliran dana atau percepatan administrasi yang tidak sesuai aturan, kami merekomendasikan agar SPPG yang bermasalah tersebut ditutup atau dibatalkan izin operasionalnya,” tegas ketua LSM Merdeka Manakarra.
Menurutnya, dugaan permintaan uang senilai Rp 50 juta untuk memperlancar administrasi SPPG sangat melukai kepercayaan publik. Pihaknya khawatir, jika titik pelayanan gizi diawali dengan cara demikian, bakal berdampak pada proses di lapangan.
“Bagaimana kita bisa menjamin kualitas makanan anak-anak kita jika dari hulu saja, yakni pendirian satuannya, sudah ada dugaan suap? Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi pengkhianatan terhadap komitmen perbaikan gizi nasional,” tambahnya.
LSM Merdeka Manakarra juga mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Badan Gizi Nasional untuk bertindak transparan dan tindak tanpa pandang bulu.
“Kami mendukung penuh tindakan tegas Badan Gizi Nasional. Jangan ada tebang pilih. Jika oknum anggota DPRD atau koordinator wilayah terbukti bersalah, harus diproses hukum.”
“Rekomendasi penutupan SPPG terkait adalah harga mati agar menjadi pelajaran bagi daerah lain agar tidak main-main dengan program ini,” jelasnya.
