MAMUJU, Pijaran.com – Hari minggu, tanggal 20 september 2026, Adalah Hari Keadilan Ekologis (HKE) yang diperingati oleh Eksekutif Daerah WALHI di 29 Provinsi bersama organisasi rakyat dan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. WALHI di Sulawesi barat memperingati Hari Keadilan Ekologis (HKE) bersama dengan Komunitas Pemuda dan Masyarakat Adat (KPMA) Botteng, LBH Legal Institut Pandu Indonesia, serta Komunitas Anak Rimba Botteng (KAR-BONG) menggelar Festival Adat Tolak Bala’.
Muh. Sahabuddin, Ketua Pelaksana, mengatakan ”Sebanyak kurang lebih 500 orang datang berpartisipasi, bahkan jumlah warga lokal yang hadir dikegiatan ini belum mencakup seluruh masyarakat yang menolak rencana tambang LTJ”. ”Rangkaian acaranya mulai dari nobar film dampak kerusakan tambang terhadap lingkungan dan ruang hidup warga, doa tolak bala’ dan ritual adat mogane, sipattuju tuju (rembuk warga), hingga ditutup dengan penampilan kacapi botteng”. Bahkan konsumsi yang disediakan semua adalah kuliner khas lokal”. Lanjut Muh. Sahabuddin, ”Tujuan kegiatan Festival Adat Tolak bala’ ini yaitu disatu sisi untuk menunjukkan bahwa masyarakat botteng juga adalah masyarakat adat yang bukan hanya ruang hidupnya perlu diakui dan dilindungi oleh negara tetapi juga budaya yang hidup ditengah masyarakat itu sendiri”. Disisi lain, kegiatan ini juga bertujuan untuk semakin memperkuat semangat perjuangan, memperkuat solidaritas, sekaligus menjadi ajang renungan bersama terkait nasib ruang hidup dan nasib generasi yang akan datang jika negara pada akhirnya tetap memaksakan pertambangan mineral logam tanah jarang (LTJ) di Mamuju berlanjut demi atas nama kepentingan nasional dan transisi energi yang semu.”
Di sela-sela sesi kegiatan sipattuju tuju (rembuk warga), Ibu Isna, perwakilan perempuan botteng, dengan penuh semangat menegaskan ”sekarang kami sudah sejahtera dengan hasil panen, ada durian, coklat, cengke, kami bisa makan tenang. Kalau tambang masuk, apa yang mau dikerjakan perempuan disini ?”.
Refli Sakti Sanjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulbar mengatakan bahwa ”Pilot project Tambang mineral logam tanah jarang pertama di Indonesia ini dikelola langsung oleh PT. PERMINAS dan telah terbit IUP Eksplorasinya dengan masa jangka waktu 8 tahun (Juli 2026 – juli 2034). Total luas eksplorasinya yaitu 7.353,23 ha yang berada di Kabupaten Mamuju, tepatnya tersebar di tiga desa yaitu Desa Botteng (Kec. Simboro), Desa Botteng Utara (Kec. Simboro), dan Desa Takandeang (Kec. Tapalang) yang dihuni oleh total 7.509 jiwa. Tentu ini bukan sekadar angka, melainkan ada masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup didalamnya, termasuk perempuan hingga orang muda yang merupakan generasi pelanjut dimasa akan datang. WALHI Sulbar juga menemukan beberapa titik eksplorasi dengan menggunakan metode pengeboran itu berada langsung disekitar wilayah kawasan hutan hingga hulu sungai besar di mamuju yaitu botteng-takandeang yang selama ini menjadi sumber dan cadangan air yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan komunitas lokal disekitar, tapi juga selama ini telah memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat yang bermukim diwilayah perkotaan Mamuju, sehingga bagi masyarakat adat botteng dianggap bahwa rencana pertambangan ini akan mendatangkan sebuah bala’ (baca: bencana) dan sudah seharusnya ditolak bersama oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal diwilayah perkotaan Mamuju.”
Diakhir sesi acara sipattuju tuju (rembuk warga), WALHI Sulbar bersama Masyarakat Adat Botteng menyampaikan pernyataan sikap ”mendesak bapak presiden prabowo subianto agar segera menarik kembali PT. PERMINAS dan menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi tambang mineral logam tanah jarang di wilayah botteng – takandeang. WALHI Sulbar bersama Masyarakat Adat Botteng juga mendesak Gubernur dan DPRD agar tidak memilih tutup mata dan harus mempertimbangkan gelombang penolakan yang semakin keras dari warga di tapak. WALHI Sulbar mengajak kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk ikut mendukung serta membersamai perjuangan masyarakat adat botteng dan juga di takandeang yang hari ini sedang mempertahankan hak atas ruang hidup dan penghidupannya dari ancaman pengrusakan tambang mineral logam tanah jarang.”
