MAMUJU, Pijaran.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat berencana menyambangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat guna membahas persoalan program MBG di wilayah tersebut.
Hal itu terungkap dalam pertemuan beberapa anggota DPRD di ruang Fraksi NasDem, yakni Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Abdul Halim, Ketua Komisi IV Abd. Rahim, Irfan Pahri Putra, Rahmat Ichwan, dan Khalil Qibran, Kamis, 11 Juni 2026.
Selain anggota DPRD, hadir pula Kepala Regional BGN Sulbar, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Mamasa, Kepala SPPG Aralle, dan mitra dapur SPPG Aralle.
Adapun poin bahasan, antara lain polemik SPPG Aralle dan dapur MBG yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T.
Menurut Abd. Rahim, Komisi IV DPRD Sulbar sudah berkunjung ke lokasi dapur Aralle yang saat ini masih berstatus suspend dari BGN, usai kasus ditemukannya belatung dalam ompreng MBG.
Kata dia, beberapa relawan dapur sampai menangis lantaran sudah tidak memiliki pekerjaan karena dapur ditutup sementara.
“Waktu kami ke lokasi, banyak relawan menangis, mereka bingung karena ada yang sudah terlanjur cicil motor tapi tiba-tiba sudah tidak bisa bekerja,” ungkap Rahim.
Bahkan, dari 57 orang relawan dapur SPPG Aralle, 42 di antaranya terpaksa merantau ke luar daerah mencari pekerjaan. “Yang kami temui di lokasi tinggal 15 orang,” sambung Rahim.
Dapur tersebut sudah ditutup selama sekira tiga bulan.
Sementara itu, anggota DPRD Khalil Qibran juga menyampaikan terkait kejelasan pengoperasian dapur yang berstatus 3T.
Bro Galih, sapaan akrab Khalil Qibran mengaku menerima aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut.
Menanggapi dua polemik itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan bakal berkunjung langsung menemui pimpinan BGN Pusat di Jakarta.
“Kami pimpinan akan menyurat ke BGN untuk memastikan jadwal kunjungan ke Jakarta,” ujarnya.
DPRD Sulbar sepakat polemik tentang SPPG Aralle hingga dapur wilayah 3T harus dibicarakan langsung kepada pemangku kebijakan di BGN.
