PIJARAN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Papua masih berada di atas rata-rata nasional. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan otoritas khusus Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa angka kemiskinan nasional saat ini berada di kisaran 8,25 persen, sementara seluruh provinsi di Papua masih melampaui angka tersebut.
“Tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu di atas nasional. Ini bukan kondisi yang baik, karena semakin besar angkanya menunjukkan semakin banyak masyarakat yang tergolong miskin,” ujar Tito.
Meski demikian, Tito menilai terdapat variasi tren di masing-masing wilayah. Di Papua Pegunungan, misalnya, angka kemiskinan menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.
“Dari 32,97 persen pada 2024 menjadi 27,21 persen. Artinya ada perbaikan, jumlah masyarakat miskin berkurang,” jelasnya.
Perkembangan positif juga terlihat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kedua wilayah tersebut dinilai mengalami tren penurunan angka kemiskinan.
“Papua Barat trennya menurun, begitu juga Papua Barat Daya yang berada di sekitar 17,5 persen dan cenderung membaik,” tambahnya.
Namun, tidak semua daerah mengalami kemajuan. Papua Tengah disebut relatif stagnan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Papua Tengah tidak banyak bergerak, sekitar 29,45 persen. Artinya hampir sepertiga penduduknya masih berada dalam kategori miskin,” ungkap Tito.
Sementara itu, kondisi di Papua Selatan justru mengalami peningkatan.
“Di Papua Selatan ada kecenderungan kenaikan, dari 17,44 persen menjadi 19,26 persen dalam periode 2024–2025,” katanya.
Tito menekankan bahwa perbedaan tren ini harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.
“Wilayah yang sudah menunjukkan tren baik perlu dipertahankan, sementara yang stagnan atau meningkat harus menjadi fokus utama penanganan,” tegasnya.
