MAMUJU, Pijaran.com – Pengadaan ribuan unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Komunitas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (KOMKAR) Basis FPPI Mamuju. Negara dinilai sedang melakukan pemborosan dalam skala besar.
Ketua KOMKAR, Irfan Saputra, mengatakan, negara secara sadar mempertontonkan pemborosan anggaran di saat harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, dan akses pekerjaan semakin sulit.
“Di saat masyarakat dipaksa hidup dalam logika efisiensi harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, dan akses pekerjaan semakin sulit negara justru mempertontonkan pemborosan dalam skala besar,” kata Irfan, Minggu, 12 April 2026.
Menurut dia, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terkait pengadaan 21.801 unit motor listrik — yang kini justru berada di gudang — adalah tamparan keras bagi publik di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian tertekan.
Ribuan kendaraan, lanjut Irfan, dibeli dengan APBN sekira Rp 6,9 miliar yang diperuntukkan bagi petugas MBG. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat ihwal kemanfaatannya.
“Ini jelas bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan perencanaan yang mencerminkan minimnya kepekaan terhadap realitas social.”
“Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, di mana urgensi pembelian dilakukan jika kesiapan distribusi belum matang? Mengapa anggaran besar digelontorkan tanpa skema implementasi yang jelas? Dalam logika efisiensi yang selalu dibebankan kepada rakyat, seharusnya pemerintah menjadi aktor paling disiplin dalam penggunaan anggaran, bukan justru menjadi contoh pemborosan,” tegas ketua KOMKAR.
Lebih jauh, Irfan menuturkan bahwa program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi gizi nasional, terancam kehilangan legitimasi moral. Instrumen pendukung di lapangan nyatanya tidak siap. Untuk itu, publik berhak meragukan keseriusan dan arah kebijakan tersebut.
“Jangan sampai program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat hanya menjadi proyek seremonial tanpa dampak nyata, bahkan ada yang menganggap program MBG ini ladang orupsi baru yang dibuat negara secara struktur serta massif,” ungkapnya.
Pihaknya pun menilai ada tiga “dosa besar” negara dalam proyek MBG.
Pertama, kegagalan perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan riil di masyarakat.
Kedua, pemborosan anggaran yang dilakukan oleh negara di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Ketiga ialah minimnya akuntabilitas publik atas penggunaan dana besar dalam program strategis nasional yang hanya berdampak pada kaum elit, bukan malah kepada masyarakat luas.
Olehnya, Irfan selaku Ketua KOMKAR mendesak dilakukannya audit secara terbuka terkait pengadaan 21.801 motor listrik MBG, kemudian negara wajib memberi penjelasan resmi kepada publik mengenai alasan pembelian kendaraan tersebut, di tengah tekanan ekonomi masyarakat luas.
Irfan juga meminta evaluasi total terhadap tata kelola program MBG agar tidak menjadi beban baru bagi negara.
“Negara tidak boleh abai. Ketika rakyat diminta berhemat, pemerintah tidak boleh hidup dalam kemewahan dengan melakukan kebijakan yang tidak efektif. Jika efisiensi hanya berlaku bagi rakyat, sementara pemborosan terjadi di tubuh kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya kebijakan tetapi kepercayaan publik itu sendiri terhadap perlakuan pemerintah terhadap rakyatnya,” tegas Irfan Saputra.
Dilansir Tempo.co, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan posisi terkini 21.801 unit motor listrik yang dibeli untuk kebutuhan operasional program makan bergizi gratis. Dadan bilang, saat ini ribuan sepeda motor listrik itu berada di gudang.
“Sekarang di gudang distributor,” kata Dadan saat dikonfirmasi Kamis malam, 9 April 2026. Dia tak merinci gudang distributor di daerah mana yang dimaksudkan.
Sebelumnya, seorang narasumber di internal BGN mengatakan ribuan motor listrik itu sempat ditaruh di gudang daerah Tangerang dan sempat dipindahkan lagi ke markas kodim daerah Cakung, Jakarta Timur, sebelum akhirnya ditaruh di gudang daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat.
