MAMUJU, PIJARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju bergerak cepat merespons dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar rapat koordinasi khusus, Rabu (15/2/2026).
Dalam langkah tegas tersebut, DPRD Mamuju memanggil seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten Mamuju guna memastikan program prioritas nasional itu berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal kebijakan strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari manajemen dapur hingga sampai ke tangan penerima manfaat, benar-benar sesuai dengan standar program MBG yang sesungguhnya,” tegas Syamsudin.
Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi kunci agar tujuan utama program, yakni peningkatan gizi masyarakat, tidak melenceng dari regulasi.
DPRD Mamuju juga menyoroti berkembangnya berbagai informasi di media sosial maupun media massa yang cenderung memunculkan sentimen negatif terhadap pelaksanaan program di daerah.
Karena itu, pemanggilan SPPG ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh sekaligus perbaikan cepat di lapangan.
“Respons DPRD ini adalah tindak lanjut agar dilakukan perbaikan secepatnya. Kami tidak ingin ada celah yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, DPRD Mamuju memastikan akan memperketat intensitas rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, guna menjaga kualitas dan kredibilitas program MBG di Kabupaten Mamuju.
