MAJENE, Pijaran.com — Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) Sulawesi Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap kontraktor atau pelaksana kegiatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025–2026.
ALARM menyoroti nilai anggaran kegiatan yang disebut mencapai sekira Rp20 miliar lebih. Dengan nilai anggaran yang fantastis tersebut, ALARM menilai perlu dilakukan pengawasan serius untuk memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
Koordinator ALARM Sulbar, Andika Putra, mengatakan APH perlu mencocokkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan kondisi pekerjaan yang ada di lapangan.
“Anggaran Rp20 miliar lebih itu bukan uang kecil. RAB harus dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan, mulai dari volume, spesifikasi, harga satuan sampai nilai kontraknya. Kalau ada ketidaksesuaian, harus dijelaskan,” tegas Andika.
Menurut ALARM, pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, besarnya anggaran membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang wajib dikedepankan.
“Dari data yang kami dapatkan, kabupaten Majene mendapatkan proyek Kampung Nelayan di tahun 2025 dan 2026 ini,” ujarnya.
ALARM meminta APH segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap kontraktor, pelaksana lapangan maupun pihak terkait lainnya untuk mengetahui secara terang bagaimana pelaksanaan kegiatan KNMP tersebut.
“Kami serahkan proses pemeriksaan kepada APH. Panggil kontraktornya, periksa dokumennya, kemudian turun ke lapangan. Cocokkan RAB dengan realisasi pekerjaan. Jangan sampai dokumen mengatakan satu hal, tetapi fakta lapangan berkata lain,” ujar Andika.
ALARM juga meminta pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Menurut mereka, aspek fisik pekerjaan harus menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, terutama terkait volume, spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan dan kesesuaian nilai pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
“Kalau semuanya sesuai, silakan dibuktikan. Tetapi kalau ditemukan indikasi penyimpangan, APH harus berani menindaklanjuti sesuai hukum. Uang negara harus dijaga, bukan dibiarkan tanpa pengawasan,” tegasnya.
ALARM Sulbar menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program KNMP di Majene dan mendorong keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran kepada publik.
“Kami mendesak APH segera turun. Anggaran puluhan miliar harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. RAB jangan hanya menjadi dokumen di atas meja, tetapi harus sesuai dengan kenyataan di lapangan,” kata Andika.
Dia mengaku menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengisyaratkan adanya potensi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan.
“Ini bukan vonis, tetapi informasi tersebut wajib diuji dan diklarifikasi oleh APH,” ujar Andika.
