PIJARAN – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kesepakatan strategis ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, hingga pengembangan data statistik sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan terukur.
Penandatanganan berlangsung pada Senin, 13 April 2026, di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran, serta Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, tenaga ahli gubernur, dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan bahwa penggunaan data yang valid bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2025 tercatat berada di atas rata-rata nasional, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam menekan angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,18 persen.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulbar membentuk tim “Pasti Padu” yang bertugas melakukan verifikasi data hingga tingkat individu melalui pendekatan by name by address. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran melalui sinkronisasi dengan data BPS.
Tak hanya itu, Pemprov juga mendorong penguatan sektor industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Saat ini, kontribusi sektor tersebut berada di angka 15,8 persen dan ditargetkan meningkat signifikan hingga 30–35 persen pada periode 2029–2035.
Fokus utama diarahkan pada hilirisasi komoditas unggulan, khususnya kakao.
“Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Inilah yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Suhardi.
Sementara itu, Kepala BPS RI menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini, terutama dalam memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Melalui kesepakatan ini, Pemprov Sulbar dan BPS berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
Suhardi Duka menegaskan, era pembangunan berbasis data kini menjadi keniscayaan demi memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
