MAMUJU, PIJARAN – Wacana transformasi Kabupaten Mamuju menjadi kota kembali menguat, dengan DPRD Mamuju tampil di garda depan mendorong percepatan perubahan status tersebut.
Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta, menyatakan dukungan penuh sekaligus mengapresiasi optimisme yang disampaikan Anggota DPD RI terkait rencana perubahan status ibu kota Provinsi Sulawesi Barat itu.
Menurut Syamsudin, secara administratif Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memenuhi berbagai persyaratan teknis yang diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami telah menyelesaikan revisi dan penyesuaian kajian akademis sesuai petunjuk Kemendagri. Berdasarkan dokumen yang telah kita tetapkan, langkah selanjutnya adalah koordinasi intensif ke tingkat provinsi hingga pusat,” ujar Syamsudin saat ditemui di Gedung DPRD Mamuju, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, dorongan perubahan status ini bukan sekadar kepentingan politik, melainkan hasil kajian komprehensif yang menunjukkan kelayakan Mamuju menjadi kota.
Di tengah masih berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat, DPRD Mamuju tetap optimistis dan berkomitmen melengkapi seluruh instrumen yang dibutuhkan.
“Namanya optimis, tentu kita harus tetap optimis. Kita sedang berupaya membangun kolaborasi lintas sektoral, apalagi dukungan ini datang dari tokoh dan pejabat di tingkat pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Almalik Pababari, juga menegaskan bahwa perubahan status Mamuju merupakan prioritas mendesak dan berpeluang terealisasi pada tahun 2026.
Ia menilai posisi Mamuju sebagai ibu kota provinsi menjadikannya memiliki urgensi berbeda dibanding daerah lain dalam pengajuan pemekaran.
“Ini sebenarnya bukan lagi soal moratorium, tapi sebuah kewajiban karena posisinya sebagai ibu kota provinsi. Kita tinggal menunggu keputusan final dari pusat,” ujar Almalik.
Sebagai bukti kesiapan, pembangunan gedung Balaikota Mamuju telah rampung dan siap difungsikan sebagai pusat pemerintahan kota ke depan.
