MAMUJU, PIJARAN – DPRD Kabupaten Mamuju melalui Komisi III menunjukkan komitmennya dalam mengawal program nasional pemenuhan gizi dengan turun langsung ke lapangan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju.
Pengawasan tersebut dilakukan di tiga titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), masing-masing SPPG Polresta, SPPG Insan Sehat Lestari, dan SPPG Batara Berlayar, sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Mamuju, Firmawati Sewang, menjelaskan kolaborasi ini bertujuan memastikan seluruh standar operasional berjalan optimal di lapangan.
“Kami bersama tim DPRD Kabupaten Mamuju Komisi III turun di tiga titik SPPG sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Minggu (1/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dinkes berperan sebagai pendamping teknis, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan di tiga SPPG tersebut telah berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Secara umum sudah berjalan bagus dan sesuai standar SPPG,” tambahnya.
Namun demikian, dari tiga lokasi yang dikunjungi, baru SPPG Insan Sehat Lestari yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dua SPPG lainnya masih terkendala dalam pemenuhan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
“Rata-rata SPPG di Mamuju belum memiliki SLHS karena terkendala di IKL. Ini memang banyak elemen yang harus dipenuhi. Jika sudah terpenuhi, Dinas Kesehatan langsung mengeluarkan SLHS,” jelas Firmawati.
Dalam pengawasan tersebut, Dinkes juga menekankan pentingnya pengelolaan bahan pangan yang higienis, khususnya pada buah-buahan.
“Kami tekankan buah benar-benar terpilah. Jika ada yang terlihat busuk, jangan dimasukkan lagi. Satu saja yang rusak bisa berdampak pada seluruh distribusi,” tegasnya.
Selain itu, SPPG diminta memastikan makanan yang disalurkan memiliki kandungan gizi seimbang serta tetap higienis hingga sampai ke penerima manfaat. Pemeriksaan kesehatan rutin bagi petugas dapur juga menjadi perhatian penting.
Tak hanya aspek teknis, transparansi juga menjadi sorotan.
Setiap SPPG diminta memasang struktur organisasi secara terbuka, lengkap dengan jumlah penerima manfaat.
DPRD Mamuju menegaskan akan terus melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai standar dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Program SPPG sendiri merupakan bagian dari strategi nasional dalam menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui sinergi antara DPRD dan Dinas Kesehatan, diharapkan seluruh SPPG di Kabupaten Mamuju mampu memenuhi standar kesehatan dan administrasi, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal.
