MAMUJU, PIJARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG), tetapi juga seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Program ini adalah program kita semua. Ini merupakan program nasional dan wajib hukumnya kita sukseskan. Apa yang kurang, kita berupaya untuk perbaiki bersama,” ujar Syamsuddin usai memimpin rapat gabungan komisi di Gedung DPRD Mamuju, Selasa (10/3/2026).
Ia menegaskan, salah satu poin krusial dalam pengawalan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah pemanfaatan potensi daerah. Sesuai ketentuan, program MBG diwajibkan menyerap minimal 80 persen produk lokal.
“Kita mau koordinasikan bagaimana ketahanan pangan kita, di mana program ini menyatakan harus menggunakan produk lokal minimal 80 persen. Ini yang akan terus kita kawal,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Mamuju juga mengungkap sejumlah temuan dari hasil kunjungan lapangan.
Syamsuddin menyoroti masih banyak dapur SPPG yang belum memenuhi standar kelayakan, mulai dari ketiadaan plafon, lantai yang belum dikeramik, hingga peralatan masak yang tidak sesuai spesifikasi.
Tak hanya itu, persoalan administrasi lingkungan juga menjadi perhatian serius. Dari total 28 SPPG di Kabupaten Mamuju, baru delapan yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada SPPG yang belum memiliki izin untuk segera merampungkannya secara keseluruhan,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Mamuju berencana memperkuat sinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Daerah yang diketuai Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana.
Sinkronisasi antara SPPG, Satgas, dan tenaga ahli gizi dinilai penting untuk memastikan standar kualitas makanan benar-benar terpenuhi.
“DPRD tetap mengawal, baik dengan turun langsung ke lapangan maupun membangun komunikasi dengan pihak Satgas. Kami ingin memastikan standar gizi dan label harga dicantumkan secara transparan untuk menghindari isu-isu yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Terkait adanya dugaan intervensi mitra terhadap SPPG serta kekurangan fasilitas, DPRD Mamuju telah meminta laporan tertulis resmi dari pihak pengelola untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi pimpinan.
