MAMUJU, PIJARAN – DPRD Kabupaten Mamuju kembali menunjukkan ketegasannya dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui inspeksi langsung ke lapangan, DPRD menemukan persoalan serius yang tidak bisa lagi dianggap sepele.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, bersama Ketua Komisi III Yuslifar dan anggota gabungan komisi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di wilayah Mamuju, Rabu (25/2/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sehari sebelumnya bersama Koordinator Wilayah SPPG, kepala SPPG, serta sejumlah dinas terkait, menyusul viralnya menu kering MBG di media sosial yang menuai sorotan publik.
Dari hasil sidak, DPRD Mamuju menemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketidaksiapan infrastruktur dapur, belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan izin kesehatan lingkungan (IKL), hingga belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Salah satu temuan mencolok berada di dapur MBG di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku. Dapur yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Sehat Lestari tersebut dinilai belum memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi infrastruktur maupun dokumen pendukung.
Asdar mengungkapkan, berdasarkan data dalam RDP, dari total 28 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Mamuju, sebanyak 20 dapur belum mengantongi SLHS dan izin kesehatan lingkungan.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau berbicara soal makanan untuk anak-anak sekolah, maka standar higienitas dan kelayakan harus jadi prioritas utama. Tidak bisa ditawar,” tegas Asdar.
DPRD Mamuju juga mengingatkan agar program strategis nasional ini tidak justru menimbulkan kekecewaan publik akibat lemahnya pengawasan dan kesiapan teknis di lapangan.
Sorotan masyarakat terhadap kualitas menu, khususnya menu kering yang viral, dinilai menjadi alarm penting bagi seluruh pihak untuk segera melakukan pembenahan.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Keseimbangan kandungan gizi harus jelas dan sebanding dengan nilai bahan baku yang disalurkan,” ujarnya.
DPRD Mamuju menegaskan pengawasan akan terus diperketat dan diperluas ke seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju.
Evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dapur, legalitas, hingga standar operasional menjadi fokus utama.
“Program ini harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh anak-anak kita. Jangan sampai di atas kertas terlihat baik, tetapi di lapangan justru menyisakan tanda tanya,” pungkasnya.
