MAMUJU, PIJARAN — DPRD Kabupaten Mamuju kembali menunjukkan ketegasannya dalam mengawal program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (27/2/2026).
Bersama Dinas Kesehatan, DPRD Mamuju menyasar beberapa titik, di antaranya SPPG Bambu, Rimuku 2, Karema 2 hingga SPPG Polri.
Hasil pengawasan di lapangan menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan serius yang perlu segera dibenahi.
Anggota DPRD Mamuju, Muhammad Reza, menegaskan sidak ini dilakukan untuk memastikan standar pelaksanaan program benar-benar diterapkan, bukan sekadar formalitas.
“Kami turun lakukan pengecekan. Kami ingin memastikan standar itu dijalankan, bukan hanya diucapkan,” tegasnya.
Dari hasil pemantauan, DPRD Mamuju menemukan masih ada dapur SPPG yang belum memenuhi standar pengolahan makanan. Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Masih ada dapur yang belum memenuhi standar. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD Mamuju juga menyoroti persoalan legalitas.
Reza menegaskan tidak boleh ada toleransi bagi dapur yang telah beroperasi namun belum mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
“Kalau ada dapur yang belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi, ini harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada toleransi untuk urusan keamanan makanan,” tegasnya.
Selain aspek perizinan, DPRD Mamuju juga menemukan masih banyak fasilitas yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Mulai dari tidak tersedianya lemari pendingin untuk penyimpanan makanan, gudang basah tanpa sistem pendingin, hingga ketidakjelasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Ini belum kita masuk pada item menu yang disajikan kepada penerima manfaat, kesesuaian harga dan lain-lain. Artinya masih banyak yang perlu dibenahi,” bebernya.
DPRD Mamuju menegaskan pengawasan akan terus diperketat, mengingat program MBG menyangkut langsung kualitas gizi dan kesehatan generasi muda.
“Program ini punya niat baik. Kita ingin pelaksanaannya benar-benar sesuai tujuan Presiden Prabowo Subianto, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Reza.
DPRD Mamuju memastikan akan terus berada di garis depan dalam mengawal program ini, agar seluruh aspekbmulai dari keamanan pangan, kelengkapan izin, hingga kualitas layanan benar-benar terpenuhi sesuai standar nasional.
