PIJARAN MATENG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah memastikan pembayaran gaji petugas kebersihan yang sebelumnya mengalami keterlambatan telah diselesaikan. Keterlambatan tersebut terjadi akibat gangguan sistem dan kendala administratif dalam proses penginputan data.
Kepala DLH Mamuju Tengah, Asmuni, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah untuk mempercepat pencairan hak para petugas.
“Insyaallah hari ini sudah dibayarkan,” ujar Asmuni, Kamis (19/2/2026).
Pembayaran yang dilakukan mencakup gaji periode Januari dan Februari yang sempat tertunda. Dengan terealisasinya pembayaran tersebut, aktivitas kebersihan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan kembali berjalan optimal.
Menurut Asmuni, keterlambatan terjadi karena gangguan jaringan pada aplikasi penginputan pembayaran, sehingga proses administrasi tidak dapat segera diproses. Setelah jaringan kembali normal, pengajuan sempat tertunda karena bertepatan dengan hari libur.
“Begitu jaringan normal, kami langsung menginput kembali dan alhamdulillah hari ini sudah bisa dibayarkan,” jelasnya.
DLH berharap para petugas kebersihan dapat kembali menjalankan tugas seperti biasa, terutama dalam menangani tumpukan sampah yang sempat tidak terangkut selama aksi mogok kerja.
Selain memastikan pembayaran gaji, DLH juga menyiapkan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas kebersihan. Distribusi APD dijadwalkan dilakukan pada awal pekan depan.
“Insyaallah hari Senin sudah kita bagikan,” tutup Asmuni.
Hal ini mendapat tanggapan dari kader Forum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mamuju Tengah (FORPMAT), Muh Idsal Ramadhani. Dia mengatakan para pekerja sudah menerima haknya. Itu yang paling utama.
“Karena yang mereka tunggu bukan sekadar angka, tetapi kepastian untuk menghidupi keluarga mereka,” ungkap Idsal.
Selain persoalan gaji, pihaknya juga meminta agar komitmen terkait pembagian atribut kerja benar-benar ditepati. Dalam surat perjanjian telah disebutkan bahwa atribut akan dibagikan pada hari Senin. Maka janji itu harus direalisasikan tanpa penundaan lagi.
“Jangan sampai persoalan yang sudah hampir selesai ini kembali menimbulkan kekecewaan baru. Kami ingin semua komitmen dijalankan secara konsisten. Karena yang dibutuhkan pekerja bukan hanya janji, tetapi kepastian,” katanya.
“Jika komitmen ditepati, maka kepercayaan akan tumbuh. Tetapi jika kembali diabaikan, tentu masyarakat akan menilai sendiri,” terang Muh. Idsal.
