PIJARAN POLMAN – Aktivis yang tergabung dalam Cipayung Plus Polewali Mandar (Polman) menyoroti salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Pasalnya, limbah dapur terlihat tergenang di sepanjang selokan gedung DPRD Kabupaten Polman.
Diketahui, dapur di Kelurahan Takatidung II itu berada tepat di samping kantor DPRD.
Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Polman, yakni HMI, PMII, GMNI, dan KAMMI, menegaskan tidak memilih untuk diam. Mereka menilai Program MBG merupakan program yang memiliki regulasi jelas dan wajib mematuhi standar lingkungan hidup.
Perwakilan Cipayung Plus, Ikbal mengatakan, persoalan tersebut mencerminkan sikap abai dan pembiaran oleh DPRD Polman terhadap persoalan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
“Program MBG tidak boleh dijalankan secara serampangan. Ada aturan yang mengikat, terutama terkait pengelolaan limbah. Jika limbah dapur dibiarkan mencemari lingkungan, maka itu merupakan bentuk pelanggaran,” tegas Iqbal dalam pernyataannya, Kamis, 29 Januari 2026.
Cipayung Plus Polman juga menilai DPRD Polman gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas kedaerahan serta menertibkan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan kenyamanan masyarakat.
Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, setiap kegiatan, termasuk Program MBG, wajib memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan limbah.
Atas dasar tersebut, Cipayung Plus Polman mendesak DPRD Polman untuk segera:
1. Menertibkan dan memberhentikab aktivitas dapur MBG yang tidak memenuhi standar lingkungan.
2. Memastikan pembersihan seluruh limbah yang mencemari selokan di sekitar Gedung DPRD Polman.
3. Menjalankan fungsi pengawasan secara serius demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Jika DPRD Polman terus melakukan pembiaran, maka patut dipertanyakan komitmen mereka dalam setiap pertemuan RDP terhadap kepentingan publik dan perlindungan lingkungan,” tegas Iqbal. (N)
